Apakah Lembaga negara UUD 1945 ini gratis?

Gratis dan tanpa akun. Datanya salinan yang disimpan di KelasGratis dan dimuat ke peramban kamu; tidak ada yang kamu ketik yang dikirim ke server. Bila kamu masuk, KelasGratis hanya mencatat bahwa akunmu membuka lab ini (sekali sehari) untuk riwayat dan aktivitas komunitas.

Apa saja penyederhanaan modelnya?

Hanya delapan lembaga yang dibahas di kelas; lembaga lain yang disebut UUD (komisi pemilihan umum, bank sentral, DPRD) tidak ditampilkan. Isinya teks UUD saja; rincian yang diserahkan ke undang-undang (jumlah kursi, tata cara, masa jabatan selain Presiden) tidak dimuat. Kutipan mengikuti naskah satu naskah Setjen MPR; tanda baca Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22D ayat (2) mengikuti naskah perubahannya.

Boleh dipasang di situs sekolah atau blog?

Boleh. Pasang iframe ke https://kelasgratis.com/lab/lembaga-negara-uud-1945?embed=1; bingkainya menampilkan lab saja beserta tautan balik.

Penalaran & UjianGratis, tanpa loginbisa dibuka luringData rujukan, jarang berubah

Peta Lembaga Negara dalam UUD 1945: Pasal, Kewenangan, dan Cara Pengisian

Pilih MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, atau KY untuk membaca pasal kewenangan dan cara anggotanya dipilih, dikutip apa adanya dari naskah UUD NRI 1945, lalu uji diri dengan kuis siapa berwenang.

terdiri atas anggota (Pasal 2 ayat (1))

Bab III · Kekuasaan Pemerintahan Negara

Bab VIIIA · Badan Pemeriksa Keuangan

Bab IX · Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 ayat (2): kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK. KY ada di bab yang sama, tetapi tidak disebut ayat itu.

Bab II · Pasal 2–3

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kewenangan dan tugas

Pasal 3 ayat (1)Perubahan Ketiga, 9 November 2001
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Pasal 3 ayat (2)Perubahan Ketiga, 9 November 2001
Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ditambahkan Perubahan Ketiga sebagai ayat berikutnya, lalu dinomori ulang oleh Perubahan Keempat butir (c).
Pasal 3 ayat (3)Perubahan Ketiga, 9 November 2001
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Ditambahkan Perubahan Ketiga sebagai ayat berikutnya, lalu dinomori ulang oleh Perubahan Keempat butir (c).
Pasal 7APerubahan Ketiga, 9 November 2001
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2)Perubahan Ketiga, 9 November 2001
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Cara anggota atau pejabatnya dipilih

Pasal 2 ayat (1)Perubahan Keempat, 10 Agustus 2002
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Pasal 2 ayat (2)naskah 18 Agustus 1945
Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

Kutipan apa adanya dari naskah UUD NRI 1945 dalam satu naskah (Setjen MPR) di JDIH BPK. Kartu bergaris putus-putus: lembaga yang disebut bersama MPR di pasal-pasalnya.

Kutipan pasal: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah (Sekretariat Jenderal MPR) dan naskah Perubahan Pertama–Keempat, JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id/Details/101646).

Pilih kartu lembaga di peta; panel di sampingnya memuat kutipan pasal kewenangan dan cara pengisiannya, lengkap dengan perubahan yang memasukkannya.
Kartu bergaris putus-putus adalah lembaga yang disebut di pasal-pasal itu; tombol di bawah kutipan membuka lembaga tersebut.
Pilih mode Kuis: baca kata kerja kewenangannya, pilih satu kartu, lalu cocokkan dengan kutipan ayat yang muncul.