Panduan
Brevet pajak perlu tidak? Beda brevet A/B/C, Surat Keterangan Kompetensi PMK 55/2026, sertifikat BNSP, dan urutan belajar gratis dulu
Menimbang perlu tidaknya kursus brevet pajak dengan membaca peraturannya: brevet A, B, dan C adalah nama pelatihan, bukan izin; sejak PMK 55/2026 yang menentukan hak praktik konsultan pajak adalah Surat Keterangan Kompetensi dari uji kompetensi Kementerian Keuangan dan izin tingkat A, B, atau C; beda dengan sertifikat BNSP; dan dasar akuntansi yang bisa dipelajari gratis lebih dulu.
Ditulis Redaksi KelasGratis · Terbit
Untuk Lulusan akuntansi, staf keuangan, dan pencari kerja yang sedang menimbang membayar kursus brevet pajak untuk melamar posisi pajak atau menjadi konsultan pajak.
Kursus brevet pajak dijual dengan janji membuka pintu karier pajak. Sebelum membayar, ada baiknya tahu apa yang sebenarnya diatur negara: siapa yang boleh menjadi kuasa wajib pajak, dan dokumen apa yang menjadi buktinya. Jawabannya berubah pada Agustus 2026. Penilaian redaksi di artikel ini berdasarkan sumber yang dicantumkan di bagian akhir.
Brevet adalah nama pelatihan, bukan izin
Kata brevet tidak muncul di PMK 55/2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Istilah brevet A, B, dan C dipakai lembaga pelatihan karena mengikuti tingkat yang dikenal peraturan, tetapi sertifikat kursus brevet sendiri tidak memberi hak praktik. Yang memberi hak praktik adalah izin konsultan pajak dari Menteri Keuangan.
Yang berlaku sejak 24 Agustus 2026
PMK 55/2026 ditetapkan 22 Juli 2026, diundangkan dan berlaku 24 Agustus 2026, dan mencabut PMK 111/PMK.03/2014 beserta perubahannya (Pasal 61 dan 62). Syarat izin konsultan pajak di Pasal 5 ayat (2) antara lain: warga negara Indonesia, mempunyai kompetensi di bidang perpajakan, lulus ujian profesi yang diselenggarakan asosiasi konsultan pajak, paling rendah berpendidikan sarjana atau setara, dan punya pengalaman kerja di bidang perpajakan. Kompetensi dibuktikan dengan Surat Keterangan Kompetensi yang diperoleh dengan lulus uji kompetensi (Pasal 7), diselenggarakan dan diterbitkan Unit Pengelola di Kementerian Keuangan (Pasal 10 ayat 1), dan berlaku 3 tahun (Pasal 10 ayat 7).
| Tingkat | Cakupan izin konsultan pajak (PMK 55/2026 Pasal 4) |
|---|---|
| A | Orang pribadi, kecuali yang berdomisili di negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda |
| B | Orang pribadi dan badan, kecuali badan PMA, bentuk usaha tetap, dan pihak yang berdomisili di negara mitra P3B |
| C | Seluruh orang pribadi dan badan |
Izin yang terbit menurut aturan lama tetap berlaku sebagai izin konsultan pajak (Pasal 60 huruf a). Ujian profesi oleh asosiasi menurut aturan lama paling lama diselenggarakan sampai 31 Desember 2026 (Pasal 61 angka 1). Syarat untuk mengikuti uji kompetensi hanya dua: WNI dan NIK yang sudah aktif sebagai NPWP (Pasal 8); kursus brevet tidak disebut sebagai syarat.
Sertifikat BNSP adalah jalur yang lain lagi
PP 10/2018 mendefinisikan sertifikasi kompetensi kerja sebagai pemberian sertifikat melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi, dan BNSP memberi lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakannya (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4). Sertifikat kompetensi dari LSP berlisensi BNSP berbeda dengan Surat Keterangan Kompetensi PMK 55/2026, dan keduanya berbeda dengan sertifikat kursus. Tanyakan ke penyelenggara mana yang kamu dapat sebelum membayar.
Jadi, perlu atau tidak?
- Untuk menjadi konsultan pajak berizin: yang wajib adalah Surat Keterangan Kompetensi, ujian profesi, pendidikan, dan pengalaman sesuai PMK 55/2026. Kursus brevet hanya salah satu cara belajar untuk ujiannya.
- Untuk melamar staf pajak atau staf akuntansi: tidak ada peraturan yang mewajibkan brevet. Beberapa lowongan menyebutnya sebagai nilai tambah; baca syarat lowongannya, bukan iklan kursusnya.
- Sebelum kursus berbayar: pastikan dasar akuntansi dan hitungan pajak karyawan sudah lancar. Tanpa itu, materi brevet sulit diikuti.
Urutan belajar gratis dulu
- Akuntansi Dasar: persamaan akuntansi, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan.
- Akuntansi Perusahaan Dagang: persediaan, HPP, dan transaksi jual beli yang menjadi dasar PPN.
- Rumus Logika dan Syarat: tabel tarif bertingkat dikerjakan dengan IF dan pencarian.
- Administrasi Dokumen Kantor: faktur, register, dan arsip yang diperiksa saat pemeriksaan pajak.
- Baca artikel cara hitung PPh 21 karyawan dan pajak freelancer dan UMKM, lalu cocokkan hasilmu dengan kalkulator PPh 21 dan PPN di menu Alat.
Sertifikat kelas KelasGratis adalah tanda selesai belajar, bukan sertifikat kompetensi, dan tidak diakui pemerintah sebagai pengganti Surat Keterangan Kompetensi atau izin konsultan pajak.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah lulus brevet otomatis membuat saya boleh menjadi konsultan pajak?
Tidak. Menurut PMK 55/2026 Pasal 5 ayat (2), izin konsultan pajak mensyaratkan kompetensi yang dibuktikan Surat Keterangan Kompetensi, lulus ujian profesi, pendidikan minimal sarjana, dan pengalaman kerja di bidang perpajakan. Sertifikat kursus brevet tidak termasuk dokumen itu.
Saya sudah punya izin konsultan pajak lama, apakah harus mengulang?
PMK 55/2026 Pasal 60 huruf a menyatakan izin praktik yang terbit menurut PMK 111/PMK.03/2014 tetap berlaku sebagai izin konsultan pajak. Untuk kewajiban lanjutan seperti pemenuhan kompetensi berkala, rujuk teks PMK dan pengumuman Kementerian Keuangan terbaru.
Apakah perusahaan mewajibkan brevet untuk staf pajak?
Tidak ada peraturan yang mewajibkan brevet untuk karyawan di bagian pajak perusahaan. Syarat seperti itu, bila ada, adalah kebijakan masing-masing pemberi kerja, jadi selalu baca syarat lowongan yang dituju.
Lanjut dari sini
Bagian dari panduan Kursus online gratis bersertifikat di Indonesia: perbandingan program pemerintah, perusahaan teknologi, dan platform belajar