Negara kesatuan, wilayah, dan hubungan pusat-daerah

Pasal 1 ayat (1): “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” Buku Pendidikan Pancasila Kelas XI menjelaskan negara kesatuan tersusun tunggal, tidak ada negara dalam negara: satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Negara serikat terdiri atas negara-negara bagian yang semula berdiri sendiri lalu bergabung membentuk pemerintah federal; kekuasaan pemerintah federal berasal dari negara bagian.

Bentuk kesatuan ditegaskan pasal lain. Pasal 18 ayat (1) membagi NKRI atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pasal 25A menyebut NKRI negara kepulauan berciri Nusantara. Pasal 37 ayat (5) menyatakan bentuk NKRI tidak dapat diubah. Buku yang sama menyebut wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya sesuai keadaan geografis dan sejarahnya.

Negara kesatuan tidak berarti semua urusan dipegang pusat. Pasal 18 ayat (2): pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; ayat (5): otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat; ayat (6): hak menetapkan peraturan daerah. Pasal 18B mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.