Materi
Bela negara punya dua jangkar di UUD 1945, keduanya bertanda dua bintang (Perubahan Kedua). Pasal 27 ayat (3) memberi setiap warga negara hak sekaligus kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat (1) memakai frasa lain, usaha pertahanan dan keamanan negara, dan ayat (2) menjadikan TNI dan Polri kekuatan utama, sedangkan rakyat menjadi kekuatan pendukung.
UU Nomor 23 Tahun 2019 memerinci isinya. Pasal 1 angka 11 mendefinisikan bela negara sebagai tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara, perseorangan maupun bersama, untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dijiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (1) menyatakan hak dan wajib warga untuk ikut serta dalam usaha bela negara, dan penjelasannya menegaskan usaha itu diwujudkan dalam setiap aktivitas warga, fisik maupun nonfisik, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan, pada masa damai maupun masa perang.
| Pasal 6 ayat (2): keikutsertaan melalui | Keterangan di undang-undang |
|---|---|
| a. Pendidikan kewarganegaraan | Dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara yang menanamkan nilai dasarnya (Pasal 7 ayat (1)) |
| b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib | Hanya bagi calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan (Pasal 6 ayat (5)) |
| c. Pengabdian sebagai prajurit TNI | Secara sukarela atau secara wajib |
| d. Pengabdian sesuai dengan profesi | Termasuk menanggulangi atau memperkecil akibat perang, bencana alam, atau bencana lainnya (penjelasan huruf d) |
Lima nilai dasar bela negara (Pasal 7 ayat (3))
- Cinta tanah air.
- Sadar berbangsa dan bernegara.
- Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara.
- Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
- Kemampuan awal bela negara.
Contoh: dokter puskesmas bergabung dengan tim kesehatan saat gempa melanda kabupaten tetangga. Tindakannya masuk wujud pengabdian sesuai dengan profesi, karena penjelasan huruf d menyebut penanggulangan akibat bencana alam, bukan wujud pelatihan dasar kemiliteran.