Materi
Pasal 1 angka 14 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebut konflik kepentingan sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang punya kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam memakai wewenang, sehingga netralitas dan kualitas keputusannya dapat terpengaruh. Pasal 43 ayat (1) mendaftar latarnya, antara lain kepentingan pribadi atau bisnis, hubungan dengan kerabat dan keluarga, dan hubungan dengan wakil pihak yang terlibat.
Tindakannya juga diatur. Pasal 42 ayat (1) melarang pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan menetapkan keputusan atau melakukan tindakan. Pasal 43 ayat (2) mewajibkannya memberitahukan hal itu kepada atasan, dan Pasal 42 ayat (2) menyerahkan keputusan kepada atasan pejabat atau pejabat lain sesuai peraturan. Pasal 44 memberi warga hak melaporkan dugaan konflik kepentingan kepada atasan pejabat itu. Bila pejabat sampai turut serta dalam pengadaan yang ia urus, Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001 menjadikannya tindak pidana korupsi.
| Ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999 | Isi pokok |
|---|---|
| Kolusi, Pasal 1 angka 4 | Permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara, atau antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara |
| Nepotisme, Pasal 1 angka 5 | Perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara |
| Kewajiban, Pasal 5 angka 4 | Penyelenggara negara wajib tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme |
Contoh: kepala seksi ditugasi menilai permohonan bantuan usaha, dan salah satu pemohonnya perusahaan milik iparnya. Ia memberi tahu atasannya dan tidak ikut menilai berkas itu. Langkah ini sejalan dengan nilai akuntabel di Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang memuat butir tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.