Lompat ke konten utama
Kelas
Wawasan KebangsaanPelajaran 19 dari 21 · Modul 5, Integritas, antikorupsi, dan bela negara

Modul 5 · Integritas, antikorupsi, dan bela negara

Konflik kepentingan, kolusi, dan nepotisme

Setelah pelajaran ini kamu bisa mengenali konflik kepentingan menurut UU Nomor 30 Tahun 2014, menyebutkan tindakan yang diwajibkan bagi pejabat yang mengalaminya, dan membedakan kolusi dari nepotisme menurut UU Nomor 28 Tahun 1999.

  • ±14 menit
  • 3 soal pilihan ganda
  • Diperiksa 11 Nov 2026

Latihan di pelajaran ini butuh akun gratis. Progres, kode, dan catatanmu hanya tersimpan di browser ini. Masuk untuk menyimpannya

Materi

Pasal 1 angka 14 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebut konflik kepentingan sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang punya kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam memakai wewenang, sehingga netralitas dan kualitas keputusannya dapat terpengaruh. Pasal 43 ayat (1) mendaftar latarnya, antara lain kepentingan pribadi atau bisnis, hubungan dengan kerabat dan keluarga, dan hubungan dengan wakil pihak yang terlibat.

Tindakannya juga diatur. Pasal 42 ayat (1) melarang pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan menetapkan keputusan atau melakukan tindakan. Pasal 43 ayat (2) mewajibkannya memberitahukan hal itu kepada atasan, dan Pasal 42 ayat (2) menyerahkan keputusan kepada atasan pejabat atau pejabat lain sesuai peraturan. Pasal 44 memberi warga hak melaporkan dugaan konflik kepentingan kepada atasan pejabat itu. Bila pejabat sampai turut serta dalam pengadaan yang ia urus, Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001 menjadikannya tindak pidana korupsi.

Ketentuan UU Nomor 28 Tahun 1999Isi pokok
Kolusi, Pasal 1 angka 4Permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara, atau antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara
Nepotisme, Pasal 1 angka 5Perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara
Kewajiban, Pasal 5 angka 4Penyelenggara negara wajib tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Contoh: kepala seksi ditugasi menilai permohonan bantuan usaha, dan salah satu pemohonnya perusahaan milik iparnya. Ia memberi tahu atasannya dan tidak ikut menilai berkas itu. Langkah ini sejalan dengan nilai akuntabel di Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang memuat butir tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Latihan

Jawaban diperiksa di server. Lulus berarti kamu memahami contohnya, bukan penilaian seluruh pekerjaanmu.

Latihan 1 dari 3

Bu Ratna, pejabat dinas pendidikan, ditugasi memilih penyedia katering untuk pelatihan guru. Salah satu penawarnya adalah usaha milik suaminya. Menurut Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 30 Tahun 2014, apa yang harus dilakukan Bu Ratna?

Pilih satu jawaban

Latihan 2 dari 3

Seorang kepala kantor memasukkan anak kandungnya ke daftar penerima beasiswa kantor, padahal anak itu tidak memenuhi syarat dan dua pelamar yang memenuhi syarat tersisih. Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999, perbuatan ini disebut apa?

Pilih satu jawaban

Latihan 3 dari 3

Dua pejabat dari dua dinas berbeda bersepakat dengan seorang pemasok untuk mengatur agar pemasok itu selalu memenangkan paket pekerjaan kedua dinas, melanggar aturan pengadaan, sehingga pemasok lain dirugikan. Pemasok itu bukan keluarga atau teman dekat kedua pejabat; mereka baru saling kenal lewat tender. Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999, perbuatan ini disebut apa?

Pilih satu jawaban

Catatanmu

Memuat catatan…

tersimpan otomatis, ikut tercetak · 0/4.000

Lanjutkan ke

Tampilkan 4 lagi