Materi
Modul Integritas untuk Umum terbitan pusat pembelajaran antikorupsi KPK (ACLC) merumuskan integritas sebagai bertindak secara konsisten dengan apa yang dikatakan: pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani serta norma yang berlaku. KPK menurunkannya menjadi sembilan nilai antikorupsi yang disingkat Jumat Bersepeda KK, yaitu jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Lawan integritas yang diatur undang-undang adalah tindak pidana korupsi. Buku saku Memahami untuk Membasmi terbitan KPK menurunkan tiga puluh bentuk korupsi dari pasal-pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, lalu mengelompokkannya menjadi tujuh.
| Kelompok | Pasal yang dirujuk buku KPK | Inti perbuatan |
|---|---|---|
| Kerugian keuangan negara | Pasal 2, Pasal 3 | Memperkaya diri atau menyalahgunakan kewenangan jabatan sehingga keuangan negara dirugikan |
| Suap-menyuap | Antara lain Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b | Memberi atau menerima sesuatu supaya pejabat berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya |
| Penggelapan dalam jabatan | Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 | Menggelapkan uang, atau memalsu buku dan daftar, yang dikuasai karena jabatan |
| Pemerasan | Antara lain Pasal 12 huruf e | Pejabat menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang memberi, membayar, atau mengerjakan sesuatu |
| Perbuatan curang | Pasal 7 | Kecurangan pemborong atau penjual bahan bangunan, atau pengawas yang sengaja membiarkannya |
| Benturan kepentingan dalam pengadaan | Pasal 12 huruf i | Pejabat turut serta dalam pengadaan yang ditugaskan kepadanya untuk diurus atau diawasi |
| Gratifikasi | Pasal 12B jo. Pasal 12C | Menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan tanpa melaporkannya kepada KPK |
Contoh penggolongan: petugas loket menahan berkas warga dan baru memprosesnya setelah warga membayar uang yang tidak ada dasar aturannya. Pembayaran itu muncul karena dipaksa lewat penyalahgunaan kekuasaan, sehingga perbuatannya masuk kelompok pemerasan. Bila warga sendiri yang menawarkan uang agar berkasnya didahulukan, perbuatannya masuk kelompok suap-menyuap.
Sejak KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) berlaku, Pasal 622 ayat (1) huruf l mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999. Rumusan perbuatannya kini berada di Pasal 603 sampai Pasal 606 KUHP.