Materi
Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 memberi gratifikasi arti luas: uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain, diterima di dalam atau di luar negeri, dengan atau tanpa sarana elektronik. Bentuk pemberian tidak menentukan apakah sesuatu termasuk gratifikasi.
Pasal 12B ayat (1) menganggap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai suap bila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; nilai pemberian di ayat itu hanya menentukan siapa yang wajib membuktikan. Pasal 12C ayat (1) memberi jalan keluar: ketentuan itu tidak berlaku bila penerima melaporkannya kepada KPK. Ayat (2) memberi tenggat 30 hari kerja, dihitung dari hari pemberian itu diterima, dan ayat (3) menugasi KPK menetapkan gratifikasi itu menjadi milik penerima atau milik negara. Halaman layanan gratifikasi KPK menyebut laporan dapat dikirim langsung ke KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi di instansi.
| Suap (penerima) | Gratifikasi | |
|---|---|---|
| Rumusan | Pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001; pemberinya di Pasal 605 KUHP | Pasal 12B jo. Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 |
| Unsur pokok | Hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan pejabat berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya | Pemberian berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima |
| Laporan ke KPK | Tidak disebut di Pasal 12 huruf a | Membuat Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku (Pasal 12C ayat (1)) |
Contoh: auditor menerima tiket pesawat dari perusahaan yang laporannya sedang ia periksa. Tiket termasuk pemberian dalam arti luas dan berhubungan dengan jabatannya, jadi tindakan yang diminta adalah melaporkannya ke KPK, langsung atau lewat unit pengendali gratifikasi instansinya, sebelum tenggat 30 hari kerja lewat.