Lompat ke konten utama
Kelas
Wawasan KebangsaanPelajaran 18 dari 21 · Modul 5, Integritas, antikorupsi, dan bela negara

Modul 5 · Integritas, antikorupsi, dan bela negara

Gratifikasi, suap, dan kewajiban melapor

Setelah pelajaran ini kamu bisa mengenali gratifikasi dari Penjelasan Pasal 12B, membedakannya dari suap, dan menyebutkan tindakan yang membuat Pasal 12B tidak berlaku bagi penerima.

  • ±14 menit
  • 3 soal pilihan ganda
  • Diperiksa 11 Nov 2026

Latihan di pelajaran ini butuh akun gratis. Progres, kode, dan catatanmu hanya tersimpan di browser ini. Masuk untuk menyimpannya

Materi

Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 memberi gratifikasi arti luas: uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain, diterima di dalam atau di luar negeri, dengan atau tanpa sarana elektronik. Bentuk pemberian tidak menentukan apakah sesuatu termasuk gratifikasi.

Pasal 12B ayat (1) menganggap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai suap bila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; nilai pemberian di ayat itu hanya menentukan siapa yang wajib membuktikan. Pasal 12C ayat (1) memberi jalan keluar: ketentuan itu tidak berlaku bila penerima melaporkannya kepada KPK. Ayat (2) memberi tenggat 30 hari kerja, dihitung dari hari pemberian itu diterima, dan ayat (3) menugasi KPK menetapkan gratifikasi itu menjadi milik penerima atau milik negara. Halaman layanan gratifikasi KPK menyebut laporan dapat dikirim langsung ke KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi di instansi.

Suap (penerima)Gratifikasi
RumusanPasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001; pemberinya di Pasal 605 KUHPPasal 12B jo. Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001
Unsur pokokHadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan pejabat berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannyaPemberian berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima
Laporan ke KPKTidak disebut di Pasal 12 huruf aMembuat Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku (Pasal 12C ayat (1))

Contoh: auditor menerima tiket pesawat dari perusahaan yang laporannya sedang ia periksa. Tiket termasuk pemberian dalam arti luas dan berhubungan dengan jabatannya, jadi tindakan yang diminta adalah melaporkannya ke KPK, langsung atau lewat unit pengendali gratifikasi instansinya, sebelum tenggat 30 hari kerja lewat.

Latihan

Jawaban diperiksa di server. Lulus berarti kamu memahami contohnya, bukan penilaian seluruh pekerjaanmu.

Latihan 1 dari 3

Seorang pegawai dinas perizinan menerima kiriman ponsel dari pemohon yang izinnya baru saja ia proses. Menurut Pasal 12C ayat (1), tindakan apa yang membuat Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku baginya?

Pilih satu jawaban

Latihan 2 dari 3

Setelah menerima laporan gratifikasi, siapa yang menetapkan gratifikasi itu menjadi milik penerima atau milik negara menurut Pasal 12C ayat (3)?

Pilih satu jawaban

Latihan 3 dari 3

Seorang rekanan menjanjikan uang kepada pejabat pengadaan bila pejabat itu meloloskan penawarannya yang tidak memenuhi syarat, dan pejabat itu menerima janji tersebut. Rumusan mana yang paling langsung menggambarkan perbuatan pejabat itu?

Pilih satu jawaban

Catatanmu

Memuat catatan…

tersimpan otomatis, ikut tercetak · 0/4.000

Lanjutkan ke

Tampilkan 4 lagi