Materi
Aspek angka 4 Diktum KEDUA huruf c Kepmen PANRB 321/2024, teknologi informasi dan komunikasi, bertujuan agar peserta mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Di pemerintahan, pemanfaatan itu bernama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengartikannya sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, dan angka 26 memasukkan pegawai ASN ke dalam pengguna SPBE.
Pasal 2 ayat (1) menyebut tujuh prinsip SPBE, salah satunya keamanan. Pasal 40 merinci keamanan SPBE menjadi lima penjaminan, masing-masing dengan caranya sendiri.
| Penjaminan (Pasal 40 ayat (1)) | Dilakukan melalui (ayat (2)–(6)) |
|---|---|
| Kerahasiaan | Penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya |
| Keutuhan | Pendeteksian modifikasi |
| Ketersediaan | Penyediaan cadangan dan pemulihan |
| Keaslian | Penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi |
| Kenirsangkalan (nonrepudiation) | Tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya lewat sertifikat digital |
Data yang diolah pegawai sering memuat data pribadi warga. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 mengartikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Pasal 65 ayat (2) melarang setiap orang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Kode perilaku loyal di UU 20/2023 Pasal 4 ayat (2) huruf e angka 3 menambahkan kewajiban menjaga rahasia jabatan dan negara.